Forum Intelijen Keimigrasian ASEAN di Bali

[espro-slider id=173]

Bali (20/9) – Forum Intelijen Keimigrasian ASEAN menggelar pertemuan yang bertajuk THE 12TH ASEAN IMMIGRATION INTELLIGENT FORUM. Delegasi Negara yang telah hadir diantaranya adalah Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia serta Sekretariat ASEAN. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali yang juga merupakan bagian dari Pertemuan Direktur Jenderal Imigrasi se ASEAN yang dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasonna H Laoly. Ada beberapa isu yang muncul pada pertemuan tersebut, diantaranya adalah tindakan pencegahan terhadap kejahatan terorisme di wilayah Asia Tenggara, Pencegahan kejahatan Keimigrasian (pemalsuan dokumen, pelanggaran izin tinggal, serta perdagangan dan penyelundupan manusi), dan Keamanan Perbatasan. Pada pertemuan tersebut dihasilkan beberapa poin kesepakatan yaitu :

  1. Kontak poin (nomor telpon) dari Kepala TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)  Utama ditambahkan ke dalam kontak poin 24/7 AIIF.
  2. Membentuk forum khusus bagi Kepala-kepala TPI Utama ASEAN untuk saling bertukar pandangan dan informasi langsung dalam menghadapi isu terkait di masing-masing TPI.
  3. Terkait dengan pergerakan atau lalu lintas FTF, perlu kesediaan Negara Anggota untuk sukarela mengkoordinir data dan menyebarluaskan data ke Negara lain.

Pengelolaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing

[espro-slider id=152]

Meningkatnya jumlah pengunjung asing ke wilayah Indonesia sedikit banyak mendorong perekonomian nasional. Upaya mendorong pariwisata Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, adanya promosi ke daerah-daerah wisata serta adanya Peraturan Presiden 21 Tahun 2016 tentang Pembebasan Visa Kunjungan bagi Pemegang Paspor dari 169 Negara. Namun demikian pembebasan Visa harus dibarengi dengan pengamanan cukup ekstra untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang mungkin terjadi.

Upaya pelaporan dari setiap lini akan adanya Warga Negara Asing sangat penting demi menjaga ketertiban dan keamanan. Kebijakan Keimigrasian yang kokoh dan aturan yang ketat dalam mengawasi Warga Negara Asing demi meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran Keimigrasian tanpa mengabaikan azas-azas yang memicu pelanggaran Hak Asasi. Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Palembang mengadakan kegiatan Pengelolaan dan Tata Cara Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 06 April 2016, pukul 09.00 s.d selesai di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Pelaporan dan Tata Cara Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) adalah untuk memberikan pemahaman dan untuk mewujudkan penegakan hukum Keimigrasian dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia, serta memperkokoh koordinasi yang baik dan berkesinambungan antar instansi terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi.