Survey Kepuasan Masyarakat

Sebagai bentuk evaluasi dan sekaligus untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Palembang melakukan survei mengenai tingkat Kepuasan Pelayanan Publik. Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan layanan publik.
IKM

File Kuisioner Pelayanan Publik :
Kuisioner Pelayanan Publik

File Data Responden :
Data Responden

Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan :
Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan

Kemudahan Pembuatan Paspor dengan Booking Service

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang terus berupaya meningkatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat. Setelah program-program layanan seperti Early Morning Service, Sunset Service yang berlaku di Kantor Imigrasi DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Palembang baru-baru ini meluncurkan program layanan yang diberi tajuk “Booking Service”. Program ini mempunyai tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan paspor. Masyarakat diharapkan tidak perlu mengantri lama jika menggunakan program tersebut. Masyarakat dapat memesan jam dimana mereka ingin melakukan sesi foto dan wawancara. Layanan Booking dilayani dari pukul 07.30 sampai dengan 10.00 untuk pemesanan waktu antrian.

Masyarakat dapat menggunakan layanan Booking tersebut dengan menghubungi Hotline 0821 761 90 771 atau datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dengan mengisi formulir Booking Service. Dengan adanya program-program layanan terbaru dari Imigrasi diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan Keimigrasian.

Penangkapan WNA asal Malaysia

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang berhasil menggagalkan aksi seorang WNA asal Malaysia yaitu Richard Wijaya (45 ) yang memiliki nama asli Quek Chia How untuk membuat Paspor Indonesia. Kecurigaan petugas Imigrasi bermula ketika proses wawancara, diketahui bahwa dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembuatan paspor yaitu KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran semuanya palsu.

Menurut Barlian, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Richard memiliki istri di Jakarta dan baru-baru ini dia tinggal di Palembang menyewa rumah kontrakan di kawasan 26 Ilir, alamat yang sama dengan KTP elektronik miliknya. Atas tindakannya tersebut pelaku dikenakan pasal 126 huruf c Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancamannya pidana penjara dan denda sebesar Rp 500 juta.

Gerakan Empati Layanan Paspor

[espro-slider id=211]

Demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalu Kantor Imigrasi Kelas I Palembang melaksanakan Gerakan Empati Layanan Paspor dengan menggunakan Pakaian Khas Sumatera Selatan dari tanggal 17 – 28 Oktober 2016. Kegiatan tersebut dilaksanakan juga dengan pembagian suvenir kepada pemohon jasa Keimigrasian serta penyampaian senyum, salam, dan sapa.
Gerakan Empati tersebut merupakan kegiatan serentak yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia.

Jalan Santai Peringatan Hari Dharma Karyadhika

[espro-slider id=198]

Palembang (16/10/2016), Dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2016, Kantor Imigrasi Kelas I Palembang beserta Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan menggelar kegiatan Jalan Santai Bersama. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Bapak Juliasman Purba.

Kegiatan jalan santai bersama diadakan sebagai bentuk kebersamaan antar pegawai serta keluarga besar Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan. Kegiatan jalan santai bersama merupakan rangkaian kegiatan untuk memepringati Hari Dharma Karyadhika Tahun 2016.

 

Penguatan Fungsi Keimigrasian dan Pembentukan TIMPORA Kecamatan

[espro-slider id=186]

Upaya pelaporan dari setiap lini akan adanya Warga Negara Asing sangat penting demi menjaga ketertiban dan keamanan. Kebijakan Keimigrasian yang kokoh dan aturan yang ketat dalam mengawasi Warga Negara Asing demi meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran Keimigrasian tanpa mengabaikan azas-azas yang memicu pelanggaran Hak Asasi. Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Palembang mengadakan kegiatan Penguatan Fungi Keimigrasian dan Pembentukan TIMPORA Kecamatan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 September 2016, pukul 09.00 s.d selesai di Aula Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penguatan Fungsi Keimigrasian dan Pembentukan TIMPORA Kecamatan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan untuk mewujudkan penegakan hukum Keimigrasian dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia, serta memperkokoh koordinasi yang baik dan berkesinambungan antar instansi terkait sehingga penegakan hukum Keimigrasian dapat dilaksanakan.

Keberadaan orang asing dan lembaga asing di Indonesia sekarang dan kedepan akan terus berkembang. Seiring dengan perkembangan tersebut, diperlukan mekanisme administrasi yang tepat, terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Forum Intelijen Keimigrasian ASEAN di Bali

[espro-slider id=173]

Bali (20/9) – Forum Intelijen Keimigrasian ASEAN menggelar pertemuan yang bertajuk THE 12TH ASEAN IMMIGRATION INTELLIGENT FORUM. Delegasi Negara yang telah hadir diantaranya adalah Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia serta Sekretariat ASEAN. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali yang juga merupakan bagian dari Pertemuan Direktur Jenderal Imigrasi se ASEAN yang dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasonna H Laoly. Ada beberapa isu yang muncul pada pertemuan tersebut, diantaranya adalah tindakan pencegahan terhadap kejahatan terorisme di wilayah Asia Tenggara, Pencegahan kejahatan Keimigrasian (pemalsuan dokumen, pelanggaran izin tinggal, serta perdagangan dan penyelundupan manusi), dan Keamanan Perbatasan. Pada pertemuan tersebut dihasilkan beberapa poin kesepakatan yaitu :

  1. Kontak poin (nomor telpon) dari Kepala TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)  Utama ditambahkan ke dalam kontak poin 24/7 AIIF.
  2. Membentuk forum khusus bagi Kepala-kepala TPI Utama ASEAN untuk saling bertukar pandangan dan informasi langsung dalam menghadapi isu terkait di masing-masing TPI.
  3. Terkait dengan pergerakan atau lalu lintas FTF, perlu kesediaan Negara Anggota untuk sukarela mengkoordinir data dan menyebarluaskan data ke Negara lain.

Pengelolaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing

[espro-slider id=152]

Meningkatnya jumlah pengunjung asing ke wilayah Indonesia sedikit banyak mendorong perekonomian nasional. Upaya mendorong pariwisata Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, adanya promosi ke daerah-daerah wisata serta adanya Peraturan Presiden 21 Tahun 2016 tentang Pembebasan Visa Kunjungan bagi Pemegang Paspor dari 169 Negara. Namun demikian pembebasan Visa harus dibarengi dengan pengamanan cukup ekstra untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang mungkin terjadi.

Upaya pelaporan dari setiap lini akan adanya Warga Negara Asing sangat penting demi menjaga ketertiban dan keamanan. Kebijakan Keimigrasian yang kokoh dan aturan yang ketat dalam mengawasi Warga Negara Asing demi meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran Keimigrasian tanpa mengabaikan azas-azas yang memicu pelanggaran Hak Asasi. Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Palembang mengadakan kegiatan Pengelolaan dan Tata Cara Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 06 April 2016, pukul 09.00 s.d selesai di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Pelaporan dan Tata Cara Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) adalah untuk memberikan pemahaman dan untuk mewujudkan penegakan hukum Keimigrasian dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia, serta memperkokoh koordinasi yang baik dan berkesinambungan antar instansi terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi.